15 Pejabat Muara Enim Study e-Goverment dilingkungan Kota Banda Aceh

Penerapan e-Goverment dilingkungan Pemerintah KotaBanda Aceh akhirnya menuai hasil gemilang. Berbagai Inovasi yang dirancang oleh anak negeri dalam bidang pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat lirikan dari berbagai kalangan baik Instansi Pemerintah, Kementrian antar lembaga bahkan Akademisi.

Dasar ini pula, Kamis, 3 Desember 2015 sebanyak 15 Pejabat Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim belajar e-Goverment pada Pemerintah Kota Banda Aceh terutama dalam aspek pengelolaan keuangan Daerah, Aset Daerah, Sistem Akuntasi Berbasis Akrual serta e-Kinerja PNS yang telah menggunakan Teknologi Informatika sebagai alat kendali. Kepala BPKAD Muara Enim Bapak Drs.Armelli Mendri, Ak.,CA mengatakan kemajuan Kota Banda Aceh pasca Tsunami sungguh luar biasa. Berbagai prestasi dicapai. Kami selalu memantau perkembangan kinerja Pemko Banda Aceh dimedia online yang setiap tahunnya meraih prestasi di level nasional.

Ke-15 Rombongan diterima langsung oleh Bapak M,Nurdi, S.Sos Asisten Administrasi Umum. Dalam sambutannya Nurdin memberikan apresiasi atas kenjungan kerja pejabat Pemkab Muara Enim.

Dalam kunjungan turut hadir Kadis DPKAD Kota Banda Aceh, Drs. Purnama Karya serta Pejabat Eselon III dilingkungan DPKAD Kota Banda Aceh dan Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Muhammad Syarif, S.HI.M.H serta Maulidar, M.EP Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh.

Diakhir pertemuan masing-masing pejabat menggali secara teknis Kemajuan Kota Banda Aceh. Sementar Muhammad Syarif menjelaskan dasar pijakan penerapan e-Kinerja PNS diawali dengan pemenuhan 2 Dokumen mutlak yaitu Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dokumen inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi Aplikasi e-Kinerja PNS. Maka dari itu jika ingin menerapkan e-Kinerja PNS, maka Pemkab Muara Enim harus merampungkan kedua dokumen dimaksud.

Disamping itupula syarif menjelaskan perlu digali lebih dalam culture organisasi, prosedur kerja serta regulasi pendukung sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dibalik semua itu yang terpenting adalah political will Kepala Daerah.